Prof Wuryawadi: Anggaran Pendidikan Belum Bicara Mutu

Prof Wuryawadi Anggaran Pendidikan Belum Bicara Mutu
Prof Wuryawadi Anggaran Pendidikan Belum Bicara Mutu

Prof Wuryawadi: Anggaran Pendidikan Belum Bicara Mutu

Prof Wuryawadi Anggaran Pendidikan Belum Bicara Mutu
Prof Wuryawadi Anggaran Pendidikan Belum Bicara Mutu

Indonesia sudah dianggap mampu memberikan kesempatan bagi warganya untuk memperoleh pendidikan

secara adil dan keberpihakan politik anggaran pun sudah sesuai dengan harapan yakni alokasi anggaran untuk pendidikan mencapi 20 persen APBN. Namun, sama dengan negara berkembang lainnya, meski anggaran semakin besar tapi mutu pendidikan masih belum mampu menjawab kebutuhan.

Pengamat pendidikan Universiras Negeri Yogyakarta (UNY) Prof Wuryadi  mengatakan, sistem yang diterapkan dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dengan masih memukul rata pendidikan yang ada di Indonesia, sebenarnya model persamaan itu tidak bisa diterapkan, sebab mutu lulusan SMA/SMK di seluruh Indonesia belum tentu sama.

Seharusnya, penerimaan perguruan tinggi harus bersifat khas, artinya perguruan tinggi membuat alat ukurnya sendiri,

yang dirancang sesuai kebutuhannya masing-masing. “Bukan disamaratakan,” kata Wuryadi kepada SP, (28/3/2019).

Mengapa demikian, menurut Wuryadi, model pendidikan di perguruan tinggi seharusnya jadi acuan dasar dalam penerapan kurikulum di jenjang pendidikan di bawahnya. Selain itu, penajaman mata pelajaran ke-khususan juga harus segera diterapkan, karena tuntutan dunia kerja saat ini bukan kepada hal yang bersifat umum, tetapi khusus.

Penerapan pembelajaran dengan pendekatan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau “Higher Order Thinking Skill” (HOTS) di Indonesia pun terlambat dibanding negara lain.

Prof Wuryadi memaparkan, HOTS merupakan pola pendekatan pembelajaran ideal yang tidak hanya berkutat pada bahan ajar dan hafalan saja. Pola pembelajaran itu tidak hanya menanyakan apa, tetapi mengapa atau bagaimana persoalan bisa dipecahkan dengan penalaran siswa.

“Di Indonesia, penerapan HOTS memang agak terlambat seharusnya sudah dari dulu-dulu

,” katanya.

Wuryadi menilai, penggunaan soal-soal kategori HOTS dalam Ujian Nasional 2018 merupakan kebijakan yang keliru karena kenyataannya pola pembelajaran yang dikembangkan selama ini belum ke arah sana.

“Jadi, sebenarnya ini tidak nyambung, antara soal (ujian nasional) dengan kondisi objektif di kelas, bahkan metode pembelajarannya,” katanya.

Untuk itu, sejak dalam proses pendidikan, metode pengajaran pun harus disesuikan dengan pola HOTS. Tanpa menempuh terobosan itu, menurut Wuryadi, generasi muda Indonesia tidak akan memiliki daya inisiatif, daya kritis, kreasi, dan keberanian mengungkapkan pendapat di muka umum.

Menurut Wuryadi, siswa SMA yang umumnya berusia 15 tahun ke atas sudah mampu menerima pola pembelajaran dengan pendekatan HOTS. Bahkan di negara-negara maju lainnya, HOTS diterapkan untuk usia 13 tahun.

Bahkan menurut Wuryadi, pola thingking skill ini sudah dimulai sejak bangsa sekolah dasar, karenanya memang perlu ada perubahan kurikulum sejak sekolah dasar.

 

Sumber :

http://fenilu95.web.stmikayani.ac.id/sejarah-sunan-bejagung/