Potensi Sumber Daya Pesisir dan Lautan

Potensi Sumber Daya Pesisir dan Lautan

Sektor kelautan mulai diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dalam pembangunan sejak Repelita VI rezim Orde Baru. Sejak kemerdekaan sampai awal Repelita VI tersebut, pemerintah lebih memperhatikan eksploitas sumber daya daratan, karena pada masa tersebut daratan mempunyai potensi yang sangat besar, baik sumber daya mineral maupun sumber daya hayati, seperti hutan. Namun setelah hutan ditebang habis sumber minyak dan gas baru sulit ditemukan didaratan, maka pemerintah berpaling ke sektor kelautan.

Potensi kelautan Indonesia sangat besar dan beragam, yakni memiliki 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 Km dan 5,8 juta kilometer laut atau sebesar 70% dari luas total wilayah Indonesia. Potensii tersebut tercermin dengan besarnya keanekaragaman hayati. Potensi budidaya perikanan pantai dan laut sentral pariwisata bahari.

Namun potensi kelautan yang besar tersebut baru dimanfaatkan sebagian kecilnya saja. Sebagai contoh, potensi perikanan laut baru dimanfaatkan sebersar 62% saja. Potensi perikanan pantai dan lautan juga baru dimanfaatkan sebagian kecil saja. Demikian juga pariwisata bahari baru dimanfaatkan pada pulau-pulau tertentu saja. Biota laut untuk pengembangan industri pangan, kosmetik, dan farmasi baru sebagian kecil dimanfaatkan. Jasa perhubungan laut antara pulau di tanah air maupun dengan negara-negara lain sebagian besar masih didominasi oleh pelayaran asing. Sumber minyak dan gas buni dilaut sudah banyak dimanfaatkan, namun baru sebagian kecil dari potensi yang ada.

Masalah dan Isu Strategi

  1. Masalah

Ada beberapa masalah yang dilihat dari beberapa aspek yang dihadapi dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pesisir, yaitu :

  1. Aspek sosial

–          Masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman kerusakan pesisir.

–          Masih kurangnya keterlibatan dan kemampuan masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara aktif dan diberdayakan dalam upaya berbagai pelestarian lingkungan serta dalam proses pengambilan keputusan untuk pengelolaan sumber daya pesisir.

  1. Aspek ekonomi

–          Belum dilaksanakannya secara optimal dan berkelanjutan kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pesisir karena keterbatasan modal, sarana produksi, pengetahuan dan keterampilan, serta faktor eksternal seperti keterbatasan pelayanan dan penyediaan fasilitas oleh pemerintah.

–          Masih perlu ditingkatkannya koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan pengambilan keputusan oleh instansi-instansipemerintah daerah yang berkaitan dengan pembangunan pesisir.

  1. Aspek ekologis

–          Masih rendahnya pengertian dan kesadaran masyarakat untuk melindungi, menjaga keseimbangan dan memantapkan ekosistem pesisir, sehingga terjadi banyak pengrusakan hutan bakau (magrove), tumbuh karang dalam jangka waktu pendek.

  1. Aspek administratif

–          Masih perlunya ditingkatkan koordinasi dan mekanisme administrasi dan penyusunan perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan perairan karena selama ini masih terdapat banyak tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab diantara lembaga-lembaga pemerintah dan nono pemerintah yang terkait.

Sumber: https://multiply.co.id/