Penguatan Reformasi Birokrasi Kemendikbud, Sesjen: Diperlukan Kesungguhan dan Komitmen Pimpinan

Penguatan Reformasi Birokrasi Kemendikbud, Sesjen Diperlukan Kesungguhan dan Komitmen Pimpinan
Penguatan Reformasi Birokrasi Kemendikbud, Sesjen Diperlukan Kesungguhan dan Komitmen Pimpinan

Penguatan Reformasi Birokrasi Kemendikbud, Sesjen: Diperlukan Kesungguhan dan Komitmen Pimpinan

Penguatan Reformasi Birokrasi Kemendikbud, Sesjen Diperlukan Kesungguhan dan Komitmen Pimpinan
Penguatan Reformasi Birokrasi Kemendikbud, Sesjen Diperlukan Kesungguhan dan Komitmen Pimpinan

Kemendikbud – Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(Sesjen Kemendikbud), Didik Suhardi menekankan pentingnya kesungguhan dan komitmen pimpinan di lingkungan Kemendikbud dalam hal reformasi birokrasi. Ia meminta seluruh pimpinan di lingkungan Kemendikbud dapat memastikan fungsi integrasi, koordinasi, dan sinkronisasi di satuan kerjanya berjalan dengan baik.

Hal tersebut disampaikan Didik Suhardi saat membuka kegiatan Program Penguatan Reformasi Birokrasi Kemendikbud di Hotel Ambhara, Jakarta, Senin malam (1/7/2019). Kegiatan tersebut diikuti oleh 216 satuan kerja (satker) di lingkungan Kemendikbud. Didik mengapresiasi kehadiran para pimpinan satker dalam kegiatan tersebut, “Kehadiran pimpinan merupakan salah satu bentuk komitmen dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi,” tegas Didik.

Sebagai konsekuensi, satuan kerja yang tidak hadir dalam kegiatan Penguatan Reformasi

Birokrasi tersebut akan dicoret nama satkernya dari daftar usulan penerima predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZIWBK) dan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZIWBBM).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dalam penilaiannya terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemendikbud tahun 2018 memberikan catatan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat satker terutama Eselon I belum memperlihatkan perubahan yang signifikan. Untuk itu Didik ingin agar seluruh pimpinan sungguh-sungguh berkomitmen memastikan fungsi integrasi, koordinasi, dan sinkronisasi di satuan kerjanya berjalan dengan baik tahun ini.

Didik mengamati ada banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan secara terpadu,

sehingga tidak efektif dan efisien. “Untuk memperbaiki tata kelola, perlu perencanaan kegiatan secara terpadu. Misalnya, mengurangi jumlah rapat koordinasi dengan menggabung rapat atau kegiatan yang sejenis dan relevan antar-unit utama,” jelas Didik.

Pada tahun ini, ada 33 satker yang diusulkan untuk memperoleh predikat ZIWBK/ZIWBBM. Didik berharap, paling tidak ada empat satker yang berhasil memperoleh predikat tersebut.

 

Baca Juga :