Melawan Tirani Mayoritas di Parlemen

Melawan Tirani Mayoritas di Parlemen

Ada gejala berbahaya di dalam kehidupan demokrasi kita. Kedaulatan rakyat bakal diganti bersama kedaulatan partai. Koalisi pendukung capres kalah Prabowo-Hatta belum ikhlas menerima kekalahannya. Kalah di Pilpres, di Mahakamah Konstitusi, dan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tidak menghentikan usaha mereka untuk menciptakan rambu-rambu penghalang bagi presiden terpilih Jookowi. Setelah menggolkan UU MD3 yang kini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi, kini koalisi Merah Putih bersekongkol mengepung Jokowi-Hatta di daerah-daerah bersama skema memasang calon-calon kepala daerah perlindungan nada mayoritas mereka di DPRD, melalui RUU Pilkada yang rencananya bakal disahkan pada tanggal 25 September mendatang.

Presiden SBY dan partainya yang langsung bakal mengakhiri era tugasnya sejauh ini belum mendengarkan protes banyak pihak supaya pemerintah menarik diri dari pembahasan RUU tersebut. Bila berlanjut, SBY bakal meninggalkan warisan (legacy) jelek bersifat kerusakan pada sistem demokrasi kita. Kita diajak mundur ulang kala kami menjadi optimis atas terpilihnya lebih dari satu tokoh muda mempunyai bakat dan berkarakter sebagai kepala daerah di beraneka kota dan kabupaten sebagai hasil penentuan langsung oleh rakyat.

Benar bahwa pilkada langsung tetap jauh dari prima dan kudu konsisten disemppurnakan, namun menghapus sistem itu dan memberi tambahan wewenang kepada wakil rakyat di DPRD untuk memilih kepala daerah adalah fatal. Kenapa? Karena yang disebut sebagai wakil rakyat itu pada sebetulnya adalah wakil partai politik. Karenanya yang didahulukan adalah keperluan partai, bukan rakyat. Tidak seperti di banyak negeri lain, undang-undang kami tidak membetulkan calon independent jadi anggota DPR. Sistem Pileg kami termasuk bukan sistem distrik. Dengan sistem seimbang terbuka, partailah yang berkuasa penuh memilih siapa yang bakal maju sebagai calon anggota legislatif beserta no urutnya. Anggota DPR kudu melakukan kebijakan partai. Pilihan di dalam voting di DPR/D ditentukan oleh partai. Yang melanggar mampu dipecat. Dengan sedikit pengecualian, lebih dari satu besar anggota DPR tidak berani melawan kemauan partainya biarpun bertentangan bersama hati nuraninya.

Tanda-tanda termasuk semakin paham bahwa koalisi Merah Putih yang bakal menguasai 63% kursi DPR RI nantinya bakal “membalas” kekalahan mereka di dalam pilpres bersama mengganjal pemerintahan baru di bawah Jokowi-JK melalui hak anggaran dan wewenangnya merancang undang-undang. Mereka tampaknya tidak bakal rela memandang pemeritah baru berhasil di dalam melakukan misinya. Walaupun tidak mudah, bukan tidak barangkali mereka apalagi sudah berancang-ancang mencari jalan untuk memakzulkan pemerintahan Jokowi-JK sebelum saat waktunya berakhir. Semuanya ini tentunya bakal buyar kalau satu dua partai anggota koalisi di belakang hari keluar dari keanggotaan koalisi dan membelot ke group partai pemerintah.

Inilah tidak benar satu kelemahan sistem demokrasi perwakilan. Rakyat hanya diberikan peluang memilih sekali lima tahun. Partai politik mampu bersekongkol membentuk tirani mayoritas. Namun kami tidak boleh putus asa bersama menyalahkan sistem demokrasi. Betapapun demokrasi bermasalah, sistem lain jauh lebih buruk, kata Sir Wisnton Churchill. Masih tersedia jalan keluar. Apa itu? Monitor dan lawan bersama wakil-wakil rakyat kami kalau mereka tidak berada di jalan yang benar. Jangan kami diam dan berpangku tangan.

Monitor konsisten dan catat posisi dan perlindungan nada mereka di dalam sidang-sidang DPR. Kontak “wakil-wakil” kamu di DPR kalau mereka menyimpang dari aspirasi rakyat. Sampaikan peringatan bahwa kami tidak bakal memilih mereka atau partainya ulang kalau mereka tak memenuhi tuntutan kita. Suarakan bersama keras di publik keberatan kita. Kumpulkan petisi dan melakukan demonstrasi kalau perlu. Tulis surat pembaca, artikel, dan minta fasilitas era mendukung menyebarkan opini anda. Manfaatkan fasilitas sosial untuk memperluas perlindungan dan menggalang solidaritas. Sampaikan argumen yang rasional, masuk akal, dan berpihak kepada keperluan bangsa. Semuanya ini tentunya kudu dilaksanakan bersama jalan damai dan tidak melanggar hukum dan etika.

Bila semua itu sudah dilaksanakan namun DPR tetap bersikukuh mengesahkan RUU Pilkada atau RUU lain yang tidak berpihak kepada keperluan nasional, tetap tersedia jalan bersama mengambil cara selanjutnya melakukan gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi atau gugatan hukum lainnya. Dengan demikian kami sudah menjadikan diri kami warga negara yang pikirkan dan bertanggung jawab. Sekaligus membuat kehidupan demokrasi yang tidak prima ini jadi lebih hidup dan berimbang. Sebuah usaha bersama dan serius diluar instansi demokrasi resmi pasti bakal membuat para pelaku politik berpikir dua kali sebelum saat coba mengambil cara yang tidak beruntung masyarakat. Ujungnya, kehidupan demokrasi dan berbangsa kami jadi lebih sehat.

Artikel Lainnya : https://tokoh.co.id/biodata-blackpink-all-member-dan-fakta-terlengkap/

Beramaan bersama itu, kalau kondisi tidak berubah, pemerintah Jokowi-JK hanya bakal didukung oleh kekuatan minoritas di DPR bersama kuantitas kursi 37%. Keadaan ini tidak boleh dilihat sebagai masalah kecil. Upaya-upaya kudu konsisten dilaksanakan untuk menarik partai anggota koalisi lawan ke kubu pemerintah tanpa kudu mengorbankan prinsip-prinsip bernegara yang benar. Jokowi yang termasuk terpilih sebagai presiden antara lain berkat perlindungan luas jaringan relawan, kudu pelihara konsisten hubungan bersama mereka dan tetap merawat semangat relawan untuk ikut menyukseskan pemerintahannya dan bersama menghilangkan kendala yang menghadang jalannya pemerintahan.

Baca Juga :