LP Ma’arif NU Rembang Minta PBNU Desak Kemendagri Soal Kesetaraan Hak Madin

LP Ma’arif NU Rembang Minta PBNU Desak Kemendagri Soal Kesetaraan Hak Madin
LP Ma’arif NU Rembang Minta PBNU Desak Kemendagri Soal Kesetaraan Hak Madin

LP Ma’arif NU Rembang Minta PBNU Desak Kemendagri Soal Kesetaraan Hak Madin

LP Ma’arif NU Rembang Minta PBNU Desak Kemendagri Soal Kesetaraan Hak Madin
LP Ma’arif NU Rembang Minta PBNU Desak Kemendagri Soal Kesetaraan Hak Madin

Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Rembang,

meminta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pusat, agar mendesak kementrian dalam negeri (Kemendagri) kaitannya dengan kesetaraan hak yang didapatkan Madrasayah Diniyah (Madin).

Ketua LP Ma’arif NU cabang Rembang, Qusyairi mengakui pihaknya telah mengirim rekomendasi kepada pimpinan pusat kaitannya dengan keluhan tersebut. Ia menginginkan ada kesetaraan hak tanpa diskriminasi oleh Pemerintah.

Desakan yang diminta adalah, agar Kemendagri RI segera mengeluarkan surat edaran tentang Madin,

bisa mendapatkan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah daerah untuk sekolah negeri.

“Kami Pengurus Cabang LP Ma’arif NU Rembang merekomendasikan PP LP Ma’arif NU untuk mendesak Kemendagri RI mengeluarkan surat edaran yang menyatakan tegas bahwa madrasah termasuk madrasah diniyah bisa mendapatkan bantuan APBD, sebagaimana anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah daerah untuk sekolah negeri,” jelasnya dalam upacara peringatan hari lahir ke-89 LP Ma’arif NU, di lapangan desa Dresi Wetan, Kecamatan Kaliori, Rembang, Rabu (19/9/18).

Ia beranggapan permasalahan kesenjangan mutu pendidikan, keadilan

dan pemerataan kualitan pendidikan yang selama ini menjadi permasalahan di masyarakat, bisa teratasi. Jika tuntutan tersebut dapat dilakukan.

“Dengan demikian masalah kesenjangan mutu, keadilan dan diskriminasi pendidikan yang selama ini dapat diatasi,” imbuh Qusyairi.

Selain itu, Qusyairi meminta kepada pemerintah untuk meninjau kembali gagasan sekolah 5 hari (Full Day School). Menurutnya, dengan pemberlakukan sistem itu, maka hanya akan memberatkan sekolah yang tidak memiliki sarana dan Sumber Daya Manusia yang memadai. (DM38)

 

Sumber :

https://nisachoi.blog.uns.ac.id/blood-card/