Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial (KY)

Seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) juga merupakan lembaga Negara yang terbentuk setelah adanya amandemen terhadap UUD 1945. Dalam segi ketatanegaraan KY berperan sangat penting yaitu: 1) mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui proses pencalonan hakim agung; 2) melakukan pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, sera perilaku hakim.

Keberadaan KY sebagai lembaga Negara diatur dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 24B UUD 1945, sedagkan MA pada pasal 24A dan MK diatur dalam Pasal 24C. Dengan deskripsi yang demikianlah sering memicu perdebatan diantara para pakar konstitusi tentang eksisitensi KY yang dianggap bukan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman melainkan hanya sebuah lembaga yang kontribusinya berperan dalam sistem ketatanegaraan, mengingat bahwa KY juga bukan merupakan lembaga peradilan maka dari itu sangat aneh jika keberadaannya dalam UUD diletakkan dalam bab kekuasan kehakiman.

Tugas dan Wewenang

Dalam undang-undang telah dijelaskan beberapa kewenangan yang dimiliki oleh KY, diantaranya adalah:

Mengusulkan pengangkatan hakim agung;

Mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.21

Dan diantaranya tugas dari komisi yudisial adalah:

  • Tugas mengusulkan pengangkatan hakim agung:
  • Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
  • Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
  • Menetapkan calon hakim agung;
  • Mengajukan calon hakim agung ke DPR.22
  • Tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim:
  • Menerima laporan masyaakat tentang perilaku hakim;
  • Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
  • Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
  • Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim;

Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindasannya disampaikan kepada Presiden an DPR.23


Sumber: https://airborn.co.id/instagram-uji-fitur-repost-dan-stiker-gif/