Perkembangan Hubungan pada RI dengan PBB

Perkembangan Hubungan pada RI dengan PBB

Untuk pertama kalinya hubungan RI dengan PBB adalah disaat PBB ikut campur di dalam kasus Indonesia-Belanda pada saat Agresi Militer Belanda I pada ’21 Juli 1947′. Terbentuknya Komisi Jasa-Jasa Baik atau yang lantas dikenal dengan Komisi Tiga Negara/ KTN membawa tugas yang dibebankan Dewan Keamanan PBB yakni menolong selesaikan sengketa RI & Belanda secara damai. Atas prakarsa KTN maka tercapailah perundingan Renville.

Saat Belanda laksanakan Agresi Militer II pada tanggal 19 Des 1948, Dewan Keamanan PBB membuat perubahan KTN jadi Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia / UNCI=United Nations Comission for Indonesia yang bertugas melancarkan perundingan pada RI & Belanda. Atas prakarsa UNCI ini maka tercapailah ‘Perundingan Roem-Royen’, di mana perundingan ini merupakan satu jenjang menuju KMB/Konferensi Meja Bundar.

Walaupun melalui KMB Indonesia diakui kedaulatannya secara formal tanggal 27 Des 1949, dapat tetapi masalah pada RI & Belanda perihal dengan Irian Barat (sekarang Papua) tetap diduduki Belanda. Oleh sebab itu RI tak hanya berjuang dengan cara damai & diplomasi baik pendekatan langsung dengan Belanda, juga melalui forum internasional. Sebagai ungkapan rasa menerima kasih kepada PBB maka pada 27 Sept 1950 Indonesia masuk jadi anggota PBB sebagai anggota yang ke-60.

Ketika Belanda tetap senantiasa menduduki Irian Barat sehingga habis kesabaran bangsa Indonesia, oleh Presiden Soekarno dikumandangkan Trikora/Tri Komandan Rakyat pada 19 Des 1961. Dengan operasi militer maupun tekanan Belanda melalui diplomasi maka Belanda terpaksa membiarkan Irian Barat. Melalui Pemerintahan Sementara PBB (UNTEA/United Nations Temporary Executive Authority) maka Irian Barat kembali ke pangkuan NKRI pada 1 Mei 1963. Dengan demikian PBB berperan penting & berjasa di dalam menjaga keutuhan wilayah RI.

Baca Juga :