Pemalsuan Surat Tidak Mampu untuk PPDB

Pemalsuan Surat Tidak Mampu untuk PPDB  - fmedia.co.id - Malang - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyinggung* kisruh penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ketika* proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online terjadi di sejumlah* provinsi. Butuh penanganan eksklusif* di sejumlah* provinsi tersebut.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan, setelah dianalisis* kisruh pemalsuan SKTM ketika* proses PPDB online tersebut* terjadi di provinsi dengan populasi murid* yang paling* besar.

"Itu perlu* penanganan khusus. Mudah-mudahan tak terdapat* masalah lagi. Ini mencantol* perubahan mental masyarakat," kata Muhadjir di Malang, Sabtu, 14 Juli 2018.
Pemalsuan Surat Tidak Mampu untuk PPDB
Pemalsuan Surat Tidak Mampu untuk PPDB
Berdasarkan PP nomor 60 tahun 2010, sekolah mesti menerima  20 persen dari daya tampungnya guna* siswa kurang mampu* pemegang SKTM. Meski ketika* ini memunculkan* kegaduhan, aturan tersebut* akan tetap berlaku pada tahun doktrin* berikutnya.

"Kebijakan tersebut* bukan keinginan* menteri, tersebut* amanat ketentuan* pemerintah. Perguruan tinggi negeri kan pun* menerapkan kepandaian* itu," ucap Muhadjir.

Selama terdapat* regulasi itu, maka siswa kurang mampu* harus mengindikasikan* SKTM saat meregistrasi* PPDB ke sekolah. Sedangkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Kartu Indonesia Sakti (KIS) tak dapat* langsung menjadikannya kriteria* mendaftar.

"Kalau KIP, PKH dan KIS tersebut* program pemerintah, tak dapat* jadi patokan untuk merealisasikan* aturan. Kalau dipakai supaya* bisa menemukan* SKTM tersebut* benar," urai Muhadjir. sumber : www.gurupendidikan.co.id/contoh-surat-kuasa/