Integrasi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Integrasi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Integrasi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional
Integrasi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Pendahuluan

Sistem pendidikan di Indonesia telah melalui rangkaian proses sejarah yang panjang. Pada masa awal kemerdekaan saja, misalnya—mengutip Muhaimin—pemerintah dan bangsa Indonesia telah mewarisi sistem pendidikan dan pengajaran  yang dualistis. Pertama,  sistem pendidikan dan pengajaran pada sekolah-sekolah umum yang sekular dan tidak mengenal ajaran agama yang merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda. Kedua, sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang tumbuh dan berkembang  di kalangan masyarakat  Islam sendiri.1 Dalam hal ini, terdapat dua corak, yakni (1) isolatif-tradisional (menolak segala yang berbau Barat) dan (2) sintesis dengan berbagai variasi pola pendidikannya.2

Kedua sistem pendidikan pada awal masa kemerdekaan tersebut, sering dianggap bertentangan serta tumbuh dan berkembang secara terpisah satu sama lain. Sistem yang pertama, pada mulanya, bisa dijangkau oleh kalangan masyarakat atas saja, sedangkan yang kedua tumbuh dan berkembang secara mandiri di kalangan rakyat dan berurat-akar dalam masyarakat.


Dalam proses sejarah selanjutnya, Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa pemerintah akan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Sejumlah kebijakan dalam dunia pendidikan pun kemudian dikeluarkan oleh pemerintah. Ada yang berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan ada pula yang kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional (sebelumnya bernama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 merupakan salah satu produk undang-undang tentang pendidikan sebagai pengganti dari undang-undang sebelumnya.3 Undang-undang tersebut diikuti oleh seperangkat Peraturan Pemerintah (PP) sebagai kebijakan yang mengatur pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, ataupun tentang pendidikan luar bisa dan pendidikan luar sekolah, dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 akhirnya disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.


Pada hakikatnya, sejumlah undang-undang tersebut merupakan perangkat hukum untuk mengatur sistem pendidikan Tanah Air. Oleh karena itu, pendidikan Islam yang telah berlangsung sejak masuknya Islam ke Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional tersebut, baik secara eksplisit maupun implisit.

Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik sosial maupun kultural berimplikasi terhadap dunia pendidikan Islam di Indonesia. Dalam tataran makro, persoalan yang dihadapi pendidikan Islam adalah bagaimana pendidikan Islam mampu menghadirkan desain atau konstruksi wacana pendidikan Islam yang relevan dengan perubahan masyarakat. Selanjutnya, bagaimana desain wacana pendidikan Islam tersebut dapat ditransformasikan atau diproses secara sistematis dalam masyarakat.

Tulisan ini mencoba mengeksplorasi secara sederhana integrasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Penulis membatasi masalahnya pada “Bagaimana konsep integrasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional?” Pokok masalah di atas dipertajam dalam rumusan masalah sebagai berikut:

  1. Bagaimana deskripsi tentang kondisi obyektif pendidikaan Islam baik sebelum maupun pascalahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003?
  2. Bagaimana akseptabilitas konsep integrasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional?

Sekilas tentang Kondisi Sistem Pendidikan Islam

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional adalah “keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional”.4 Sementara itu, tujuan pendidikan  yang ditetapkan oleh undang-undang ini adalah “untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatrif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.5


Salah satu instrumen yang bisa diharapkan untuk mewujudkan tujuan di atas adalah pendidikan Islam sebagai suatu “sistem” pendidikan tertua di Tanah Air. Sejarah memberi informasi bahwa apa yang kini dicapai sebagai bentuk dan sistem pendidikan nasional, sebagaimana berlaku dalam kehidupan masyarakat, merupakan hasil komulatif perjuangan yang terus-menerus dari para tokoh dan pejuang pendidikan negeri ini.6 Namun—tanpa mengurangi penghargaan akan jasa para pendahulu tersebut—masih disaksikan kenyataan bahwa sistem pendidikan yang ada, sampai saat ini masih menampakkan berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan dengan segera.

Permasalahan tersebut dapat dipetakan dalam empat persoalan.7 Pertama, dikotomi ilmu pengetahuan hingga memunculkan masalah islamisasi ilmu pengetahuan (pendidikan). Problem  ini sebenarnya telah ada sejak zaman kolonial Belanda, tetapi problem ini masih berkembang hingga sekarang. Hal ini setidaknya dapat dilacak dari kajian-kajian kependidikan Islam, baik melalui kegiatan seminar maupun buku-buku ilmiah.

Problem kedua adalah kualitas pendidikan agama Islam di sekolah dan perguruan tinggi umum. Pada prinsipnya, problem ini menyangkut masalah internal dan eksternal dari pendidikan agama Islam. Aspek internal yang dimaksud berkaitan dengn sisi pendidikan agama sebagai program pendidikan, terutama dari segi orientasinya yang lebih terkonsentrasi pada persoalan-persoalan teoretis keagamaan yang bersifat kognitif semata serta amalan-amalan ibadah praktis, serta lebih berorientasi pada belajar tentang agama. Juga yang termasuk dalam aspek ini adalah  kurang concern terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi “makna” dan “nilai” yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik. Aspek lainnya adalah sempitnya pemahaman guru/dosen agama terhadap esensi ajaran Islam, perancangan dan penyusunan materi Pendidikan Agama Islam yang kurang tepat, metodologinya yang konvensional-tradisional, dan sebagainya.


Sementara itu, aspek eksternalnya berupa berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada munculnya kritik ilmu pengetahuan (scientific criticism) terhadap penjelasan ajaran agama yang bersifat konservatif-tradisional, tekstual, dan skripturalistik. Termasuk juga di dalamnya, era globalisasi, perubahan sosial-ekonomi dan budaya dengan segala dampaknya.

Problem ketiga menyangkut upaya membangun pendidikan Islam secara terpadu untuk mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.  Sampai saat ini, boleh dikatakan bahwa dalam sistem pendidikan Islam yang dilaksanakan baik secara vertikal maupun horizontal kurang terjadi perpaduan.8 Dalam konteks ini, menurut Daulay, perlu ditinjau dari dua sudut, yaitu landasan filosofi dan metodologi.9

Problem keempat menyangkut penggalian konsep pemikiran filosofis pendidikan Islam serta pemikiran tokoh-tokoh pendidikan Islam mulai priode klasik hingga priode modern, dari dalam ataupun luar negeri. Kajian dalam hal ini banyak dilakukan oleh para mahasiswa S2 dan S3 UIN/IAIN/STAIN atau PTIS yang mengambil konsentrasi pendidikan Islam. Dari berbagai karya tentang pendidikan Islam, menurut Azyumardi Azra, menunjukkan bahwa pola kajian pemikiran dan teori kependidikan Islam di Indonesia memiliki beberapa kecenderungan, yaitu (1) mendekatinya dengan sangat doktrinal, normatif, dan idealistik, yang kadang-kadang mengaburkan kaitan atau konteksnya dengan pendidikan Islam itu sendiri; (2) mengadopsi filsafat, pemikiran dan teori kependidikan Barat tanpa kritisme yang memadai, bahkan hampir terjadi pengambilan mentah-mentah; (3) memberi legitimasi terhadap pemikiran dan filsafat pendidikan Barat dengan ayat al-Quran dan hadis tertentu, sehingga yang menjadi titik-tolak adalah pemikiran kependidikan Barat (bukan pemikiran kependidikan Islam), yang belum tentu kontekstual dan relevan dengan pemikiran kependidikan Islam; (4) pemikiran kependidikan Islam atau yang relevan dengannya yang dikembangkan para ulama, pemikir, dan filosof muslim, sedikit sekali diungkap dan dibahas.10